UNPP C Dimulai 9-12 Juli 2012

Kegiatan PKBM Cemerlang

Akhirnya pada 12 juni 2012 Badan Standar Nasional Pendidikan menerbitkan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (POS UNPK) sebagai implementasi dari Permendikbud Nomor 35 tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Berdasarkan POS UNPK tersebut ujian nasional Program Paket C periode pertama diselenggarakan pada tanggal 9-12 Juli 2012, ujian nasional Program Paket C Kejuruan 9-10 Juli 2012, ujian nasional Program Paket B dan Paket A tanggal 16-18 Juli 2012. Jadwal ujian nasional periode kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2012.

Kelulusan peserta UNPK dari satuan pendidikan Program Paket A, Program Paket B Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia. Nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diperoleh dari mata pelajaran yang diujinasionalkan.

NRLHB dikeluarkan oleh satuan pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan tersebut serta disahkan oleh Kepala dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pengumuman hasil ujian nasional Program Paket C dan Paket C Kejuruan paling lambat 4 Agustus 2012, sedangkan ujian nasional Program Paket A dan Program Paket B diumumkan paling lambat tanggal 11 Agustus 2012.

Sumber ; http://fauziep.blogdetik.com/2012/06/18/pos-unpk-tahun-2012-un-paket-c-dimulai-9-12-juli-2012/

Read More

Jadwal UNPP Tahun Pelajaran 2011 / 2012

PROGRAM	HARI	TANGGAL		JAM	MATA UJIAN
		PERIODE I	PERIODE II
PAKET C IPS	SENIN	09 JULI 2012	08 OKTOBER 2012	13.00-15.00	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
	.	.	.	15.30-17.30	BAHASA INDONESIA
	SELASA	10 JULI 2012	09 OKTOBER 2012	13.00-15.00	SOSIOLOGI
	.	.	.	15.30-17.30	GEOGRAFI
	RABU	11 JULI 2012	10 OKTOBER 2012	13.00-15.00	BAHASA INGGRIS
	.	.	.	15.30-17.30	EKONOMI
	KAMIS	12 JULI 2012	11 OKTOBER 2012	13.00-15.00	MATEMATIKA
PAKET B	SENIN	16 JULI 2012	15 OKTOBER 2012	13.00-15.00	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
	.	.	.	15.30-17.30	BAHASA INDONESIA
	SELASA	17 JULI 2012	16 OKTOBER 2012	13.00-15.00	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
	.	.	.	15.30-17.30	MATEMATIKA
	RABU	18 JULI 2012	17 OKTOBER 2012	13.00-15.00	BAHASA INGGRIS
	.	.	.	15.30-17.30	ILMU PENGETAHUAN ALAM
PAKET A	SENIN	16 JULI 2012	15 OKTOBER 2012	13.00-15.00	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
	.	.	.	15.30-17.30	BAHASA INDONESIA
	SELASA	17 JULI 2012	16 OKTOBER 2012	13.00-15.00	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
	.	.	.	15.30-17.30	ILMU PENGETAHUAN ALAM
	RABU	18 JULI 2012	17 OKTOBER 2012	13.00-15.00	MATEMATIKA

Read More

Pengumuman Ujian Peserta Didik PKBM Cemerlang

PENGUMUMAN

01.28 / PKBM CEMERLANG / VI.2012 DI UMUMKAN KEPADA SEMUA PESERTA DIDIK PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C. YANG MENGIKUTI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 UNTUK BERKUMPUL DI SEKOLAH, GUNA DIBERIKAN PENGARAHAN OLEH KEPALA SEKOLAH PADA TANGGAL HARI KAMIS 29 / JUNI / 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL JUM'AT 6 / JULI / 2012.

Desember, 28 / Juni / 2012

Kepala Pegelola

TTD

ANAK AGUNG OKA SUAMBA

Read More

18 Ribu Peserta Ikut Ujian Paket C

KUPANG, Timex-Kepala Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Marthen Luther Dira Tome menyebutkan ada 18 ribu lebih peserta yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C (setara SMA) di seluruh kabupaten/kota di NTT kemarin.11.323 orang berasal dari siswa SMA yang tidak lulus saat mengikuti ujian nasional beberapa waktu lalu. "Jadi ada tujuh ribu orang dari peserta reguler paket C yang mengikuti ujian kemarin," jelas Luther kemarin.

Secara umum Luther mengakui pelaksanaan UN yang dilakukan secara serentak di seluruh NTT tidak ditemui adanya kendala berarti."Sejauh ini pelaksanaan UNPK berlangsung aman dan tak ada kendala," katanya.

Luther menjelaskan Pemprov NTT melalui Dinas P dan K berkomitmen untuk menyukseskan proses yang ada. Karena itu pihaknya berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang menjadi korban.

Walau begitu Luther tak bisa menampik adanya kendala pendistribuan soal ke Pulau sabu akibat adanya pembatalan semua armada pelayaran karena cuaca buruk. Untuk mengatasi kendala yang ada, pihaknya dibantu pihak Korem 161/WS dengan menyediakan satu buah helikopter untuk mendistribusi naskah ke Sabu.

"Pukul 11.00 Wita kemarin, seluruh naskah untuk Sabu telah terdistribusi dengan baik. Karena itu masyarakat di Sabu sangat berterima kasih kepada Korem 161/WS yang telah berandil membantu distribusi naskah ujian dengan menggunakan helikopter,"kata Luther mengutip warga Sabu.

Khusus untuk Kota Kupang UNPK diikuti sebanyak 2.714 warga. 1.266 orang berasal dari warga belajar paket C reguler sedangkan 1.448 orang berasal dari sekolah formal.
Kasubdin PLS Dinas Pendidikan Kota Kupang Sinun Petrus Manuk kepada Koran ini ketika melakukan pemantauan di SMAN I Kupang, kemarin menjelaskan UNPK ini akan berlangsung hingga 27 juni mendatang.

Khusus untuk Kota Kupang, pemerintah sebagai fasilitator, menyediakan sejumlah lokasi ujian. Diataranya SMAN 2, SMA Efata dan SMA Muhammadiyah di Kelurahan Kelapa Lima, SMK Sint Carolus, SMAN 4, SMA Ki Hajar Dewantoro, SMA Sudirman, SMA Teladan, SMA Kristen dan SMAN 7 di Kecamatan Maulafa, SMA PGRI, SMK Karya, SMAN 5, SMAN 3 Mapoli, SD I Mapoli, SMKN I, SMK Beringin dan SMAN 1 di Kecamatan Oebobo, serta MAN dan SMAN 8 di Kecamatan Alak.

Selain itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga menyelenggarakan UNPK Paket C yakni tiga PKBM di Kecamatan Kelapa Lima, empat PKBM di Kecamatan Maulafa, enam PKBM di Kecamatan Oebobo serta dua PKBM di kecamatan Alak.

Mengenai penyelenggaraan UNPK Paket B (setara SMP), pihaknya sudah menerbitkan edaran ditujukan ke seluruh sekolah di Kota Kupang untuk mengakomodir pendaftaran siswa yang tak lulus SMP untuk mengikuti UNPK Paket B, awal Juli nanti.

"Pendaftaran tetap kita buka hingga Rabu sore. Persyaratannya harus ada keterangan tidak lulus dari sekolah asal siswa, kemudian datanya dilaporkan ke sekolah, barulah diserahkan ke pihak penyelenggara (Subdin PLS) untuk diikutkan dalam ujian. Mereka akan didistribusikan ke PKBM yang ada," jelas Manuk.

Di TTS 1.025 Orang Ikut Ujian Paket C

Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaporkan sebanyak 1.025 orang mengikuti ujian paket C yang tersebar pada 15 kecamatan. 136 orang merupakan peserta pindah jalur (siswa SMA tak lulus UN). Sedangkan 889 orang merupakan peserta murni dari pendidikan non formal paet C.

Kasubdin PLS Dinas P dan K TTS, Yesaya Y Boymau saat memantau pelaksanaan UNPK si SoE kemarin menjelaskan ujian Paket C tahun ini didukung biaya murni dari dana Dekon.
Pelaksanaan ujian dipantau langsung tim dari Inspektorat Jenderal Depdiknas pusat diataranya, Bermansyah dan Agus Setiadi. Laporan hasil pemantauan kata mereka dilaporkan langsung ke Mendiknas.

Pemantauan juga bertujuan meminimalisir terjadinya berbagai penyimpangan dilapangan.
"Tim melakukan pemantauan bertujuan meminimalisir dugaan terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan ujian Paket C," jelas Agus Setiadi.

Pantauan Timor Express disekertariat PLS kemarin, banyak peserta menyerbu panitia pendaftaran peserta ujian Paket B. Termasuk kepala SMP Hetven Oekamusa, Simon Lada yang kelulusan sekolahnya nol persen. Simon mendaftarkan 33 siswanya yang tidak lulus UN untuk mengikuti ujian melalui jalur non formal Paket B tanggal 1 hingga 3 Juli mendatang.

Simon mengaku sangat terpukul dengan persentase kelulusan sekolahnya yang nol persen. Simon yang baru dua bulan menjabat kepala sekolah mengatakan, buruknya persentase kelulusan tahun ini disebabkan berbagai faktor.

Diantaranya, kurang disipilin siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga daya serap mata pelajaran yang diberikan sangat minim. Apa lagi siswa kelas III selama ini masuk sekolah siang. Selain itu, meskipun ada les tambahan, siswa malas ikut les.

Untuk diketahui, SMP Hetven Oekamusa saat pelaksanaan ujian nasional merupakan sekolah titipan pada SMPN 2 SoE. Pihaknya meminta tahun depan agar hasil foto copy lembaran jawaban siswa mereka diserahkan kepada guru-guru agar dijadikan pembanding dengan kemampuan siswanya. Hal itu dimaksudkan agar tidak timbul berbagai kecurigaan.

Demi mengakomodir peserta yang tidak lulus UN tingat SMPdi TTS, pihak PLS memperpanjang masa pendaftaran hingga hari pukul 24.00 hari ini.(boy/r5)

sumber; http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=24052

Read More

Daftar PKBM Penyelenggara Kejar Paket C di Denpasar

Berikut daftar-daftar PKBM penyelenggara kejar paket C : 1. PKBM Niti Mandala Club 2. PKBM Ganesha 3. PKBM Dharma Jati II 4. UPT SKB Kota Denpasar 5. UPT BPKB Bali 6. PKBM Berkat Bagi Bali 7. PKBM Ki Hajar Dewantara 8. PKBM Cemerlang 9. PKBM Widya Sastra 10. Dharmawangsa 11. PKBM Gita Mulia 12. PKBM AGung 13. PKBM Tunas Bangsa 14. PKBM Widya Bakti Demikian informasinya. Terima kasih

Read More

Pendidikan Non Formal & Informal di Hadapkan Pada Persoalan Yang Dilimatis

Karena Pendidikan Nonformal dan informal dihadapkan pada keterbatasan, dilihat dari aspek sarana, fasilitas, Tutor juga aspek pengelola atau manajemen. Untuk lebih meningkatkan peran Pendidikan Nonformal dan informal, Pemerintah terus berupaya membenahi kekurangan yang ada seperti, pemenuhan modul – modul kesetaraan, peningkatan mutu para Tutor serta melaksanakan ‘ Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )’, seperti yang dilakukan saat ini oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora ) Provinsi Bali.

Secara resmi  Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola PKBM se Bali, di buka oleh Kepala Bidang Kepemudaan, Drs. A.A. Made Sudarsana, M.Si, mewakili KaDisdikpora Provinsi Bali, Kamis, 19 April 2012, betempat di Aula UPT BPKB Bali. KaDisdikpora dalam sambutannya yang dibacakan oleh KaBidang Kepemudaan menyatakan, PKBM sampai saat ini masih menjadi lembaga yang sangat di buthkan masyarakat, karena menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat untuk meningkaykan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu PKBM harus terus berbenah diri, dan kesempatan Pendidikan dan Pelatihan seperti ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk meningkatkan kompetensinya harap KaDisdikpora.   

Kasi Kesetaraan Bidang PNFI Disdikpora Provinsi Bali, Dra. Ni Komang Artini selaku panitia melaporkan, tujuan dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola PKBM adalah untuk meningkatkan Kompetensi pengelola PKBM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola PKBM. Peserta berjumlah 80 orang pengelola PKBM seluruh Bali, dengan Fasiltator 9 orang dari Disdikpora dan UPT BPKB Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung dari tanggal 19 s.d 23 April 2012 bertempat di UPT BPKB Provinsi Bali. ( PH // Man Pugra )

Read More

14 Negara Asia Pasifik Ikuti Seminar Internasional tentang PKBM

PKBM menawarkan beragam layanan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kecakapan hidup. Semua layanan itu terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, di bawah jejaring kemitraan dengan berbagai pihak terkait.
Seiring itu, banyak masyarakat yang berinvestasi, dan tidak jarang merelakan asetnya, berupa lahan, tenaga pikiran dan anggaran untuk membangun dan menyediakan pendidikan nonformal di PKBM.
Ella menjelaskan, tepat satu tahun lalu, UNESCO Jakarta yang diwakili Anwar Al-Said, melakukan kerja sama dengan Ketua Forum PKBM Buhai Simanjuntak dan Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas) untuk menyelenggarakan workshop Internasional di Makasar, Sulawesi Selatan.
Sejumlah peserta, seperti dari Korea, Filipina, dan Malaysia, ikut hadir pada seminar yang diinisiasi forum PKBM itu. Tema seminar: Memaksimalkan Peran PKBM Terhadap Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Promosi Pembangunan yang Berkelanjutan.
Sedangkan subtema yang diambil adalah Mencari Jejaring International yang Efektif Antar Negara. Kegiatan tersebut dihadiri Forum PKBM Indonesia, Kemdikbud, UNESCO, dan beberapa lembaga international dari Filipina, Indonesia, Jepang, Korsel, Thailand, dan Timor Leste.
Tujuan dari Workshop untuk berbagi pengalaman dalam hal promosi, dukungan, dan pengembangan PKBM serta untuk memperkaya pengetahuan akan bagaimana PKBM dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pembelajaran sepanjang hayat, peningkatan pembangunan berkelanjutan.
Pada akhir workshop disepakati bersama Deklarasi Makassar tentang pembentukan Forum PKBM International dimana ketuanya dari Indonesia, yaitu Bohai Simanjuntak. Sedangkan sekretarisnya dari Korea Selatan.
“Kemdikbud memandang perlu untuk menindaklanjuti dan melanjutkan insiatif workshop tersebut dengan cara menyelenggarakan Seminar International PKBM tentang Revitalisasi PKBM. Kami harapkan PKBM bisa menjadi lebih besar lagi,” kata Ella.
Seminar ini memberikan kesempatan berbagi informasi, bertukar pikiran, dan pengalaman terbaik antar para peserta yang difasilitasi oleh para ahli PKBM, antara lain dari Jepang yang sudah berpengalaman dengan ‘Komunikan’-nya.
Tujuan seminar pertama, meningkatkan akses, kualitas dan partisipasi masyarakat serta kemitraan dan kepemilikan dari PKBM. Kedua, berbagi pengalaman-pengalaman sukses PKBM antar negara. Ketiga, memformulasikan rencana aksi untuk meningkatkan kerjaswama antar PKBM pada level internasional. Keempat, mempromosikan kerangka hukum PKBM yang lebih kuat untuk PKBM di masing-masing negara yang hadir.
Bertindak sebagai Keynote Speaker adalah Dirjen Paudni yang menyampaikan tentang kebijakan dan Revitalisasi PKBM. Dibahas pula berbagai pengalaman pelaksanaan PKBM dari UNESCO Dhaka oleh Mr Kiichi Oyasu, dari National Institute for Educational Research Jepang, Prof Dr Sasai Hiromi dan dari Tsukuba University Jepang, Prof Dr Teuchi, serta beberapa narasumber lain dari Indonesia.
Penyajian pengalaman dari masing-masing negara merupakan sumber yang sangat berharga bagi peserta untuk memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu terwujudnya kriteria pweningkatan mutu PKBM, rencana aksi untuk Revitalisasi PKBM, dan kriteria kebertahanan PKBM.
Pada kesempatan ini para peserta pun akan mengamati dan mempelajari pelaksanaan PKBM di Indonesia dengan mengunjungi PKBM Negeri 26 dan TBM di Jakarta. Didiskusikan pula isu kesetaraan dan keunggulan PKBM, meningkatkan mutu jejaring dan kepemilikan serta dampak PKBM terhadap masyarakat luas.
“Isu tentang keberlangsungan program PKBM diharapkan dapat dijawab dalam diskusi kelompok pada seminar yang diikuti oleh sejumlah negara ini. Pada akhir kegiatan, tentunya kami mengundang para peserta untuk mengunjungi Museum Nasional dan tur ke tempat lainnya di Jakarta, karena pendidikan sudah disatukan dengan kebudayaan.(dry)

Diambil dari : http://infopublik.kominfo.go.id/

Read More

Hadirnya PKBM Di Indonesia

Hadirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia terjadi pada saat terjadinya krisis sosial ekonomi secara nasional pada tahun 1998, dengan latar belakang yang cukup panjang. Dari fakta yang ada pada saat itu menunjukkan bahwa pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terlihat di antaranya, dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan. 

Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan dititikberatkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Adapun perhatian pada pendidikan non formal masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan. Sejak dari awal pada dasarnya pendidikan non formal telah hadir dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan, dengan bentuk yang belum terkelola dengan baik. Namun pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan.

Cakupannyapun masih sangat terbatas pada beberapa jenis kebutuhan pendidikan yang bersifat nasional. Sementara pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat masih bertumpu pada jenis-jenis pendidikan yang memiliki nilai komersial dari swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat yang pendanaannya ditarik dari pembayaran peserta didik untuk membiayai kegiatan pendidikan tersebut.

Menghadapi tingkat kemajuan zaman dengan sendirinya dibutuhkan pengetahuan dalam pengelolaan pendidikan non formal secara efektif. Salah satu pemerhati kiprah pendidikan non formal ini adalah lembaga pendidikan dunia. Yaitu negara-negara yang tergabung dalam UNESCO menyimpulkan bahwa pembangunan pendidikan non formal haruslah semaksimal mungkin dan bersifat partisipatif, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan peran pemerintah sebaiknya diposisikan lebih sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari berbagai naskah deklarasi antara lain deklarasi Jomtien, Dakar, dan sebagainya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah dengan mendorong dan memotivasi terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM bukanlah sepenuhnya merupakan suatu konsep yang baru sama sekali.

Untuk menggerakkan masyarakat agar terwujud PKBM di Indonesia, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk mengidentifikasi dan memotivasi agar masyarakat dengan kesadarannya sendiri membentuk dan mengelola berbagai kegiatan pembelajaran bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Gagasan ini mendapatkan sambutan cukup baik oleh masyarakat sehingga pada awal tahun 1998 mulai dikukuhkan keberadaan berbagai PKBM di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

KONSEP PKBM

Sebagai suatu institusi baru yang bergerak dalam berbagai kegiatan pendidikan non formal di tingkat akar rumput, PKBM berkembang secara dinamis dan belum didukung oleh berbagai pijakan kerangka teoritik dan akademik yang memadai.  Pengembangan PKBM sepenuhnya didasarkan atas pengalaman di lapangan yang situasi kondisinya sangat beragam. Dengan sendirinya Konsep PKBM yang berkembangpun sangat bervariasi dari suatu PKBM ke PKBM lainnya. Konsep PKBM yang berkembang sangat umum dan kurang tajam mengungkap secara menyeluruh eksistensi dan karakteristik PKBM itu sendiri. 

Lemahnya konsep tentang PKBM ini di satu sisi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi inovasi pengembangan PKBM pada tahap awal pengembangannya namun konsep yang terlalu umum ini tidak memadai untuk menjadi pijakan bagi pengembangan PKBM lebih lanjut. Di samping itu, ketidakjelasan konsep tentang PKBM dapat menimbulkan  adanya kesimpangsiuran pemahaman tentang PKBM yang dapat mengakibatkan kontra produktif bagi pengembangan PKBM selanjutnya. Adapun konsep tentang PKBM yang tertulis masih sangat terbatas, dan itupun masih sangat kental dipengaruhi perspektif birokratik belum menggambarkan konsep yang lebih utuh.

Dengan diakuinya secara eksplisit PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas untuk mengembangkan PKBM dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian keberadaan konsep PKBM yang lebih jelas dan lebih memadai bagi pengembangan PKBM lebih lanjut sangat dibutuhkan. Tanpa adanya konsep PKBM yang jelas dan memadai akan sulit dibangun rencana strategis yang baik dalam pengembangan PKBM selanjutnya baik di tingkat institusi, di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal ini tentunya akan mengakibatkan tidak adanya sinergi, rendahnya efektivitas dan inefisiensi dalam pengembangan PKBM lebih lanjut.

Mengingat PKBM merupakan suatu institusi baru yang menggantikan peristilahan pendidikan non formal, maka pengembangan konsep PKBM sementara ini lebih didasarkan atas hasil observasi yang bersifat umum terhadap berbagai pengalaman PKBM selama ini. Konsep PKBM inipun sedang terus berkembang seiring dengan berbagai inovasi yang muncul dalam pengalaman pengembangan PKBM di lapangan. Di kemudian hari tentunya juga diharapkan pengembangan konsep PKBM ini juga didasarkan atas berbagai hasil kajian dan penelitian akademik yang lebih mendalam, sehingga dihasilkan konsep PKBM yang lebih solid, lebih tajam dan lebih menyeluruh. 

Pengembangan konsep PKBM memperhatikan dua faktor secara bersamaan yaitu faktor kemampuan konsep dalam menjelaskan secara lengkap dan utuh seluruh eksistensi dan karakteristik PKBM dan faktor kemampuan konsep dalam mengakomodasikan berbagai perkembangan dan keragaman PKBM yang ada saat ini maupun yang akan datang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka konsep PKBM dapat diuraikan dan merupakan konsep yang bersifat generik. Artinya konsep PKBM adalah konsep yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai model-model PKBM yang bervariasi.

Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan konsep PKBM yang akan diuraikan lebih lanjut didasarkan atas pendekatan yang bersifat induktif.  Formulasi konsep PKBM ini didasarkan atas pergumulan dan pengalaman praktis dalam membentuk, membangun dan mengembangkan PKBM sehari-hari.

Di samping itu, juga melalui pengalaman dalam memperhatikan berbagai inovasi, keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi berbagai PKBM yang terungkap dalam berbagai diskusi di pertemuan tingkat nasional tentang PKBM baik dalam kerangka Forum Komunikasi PKBM Indonesia maupun dalam kerangka perumusan dan perbaikan berbagai program dan kebijakan yang bekaitan dengan PKBM oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas. Konsep PKBM yang diuraikan ini telah melalui pembahasan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PKBM Indonesia sebagai suatu organisasi nasional yang mewadahi kebersamaan dan persatuan PKBM di seluruh Indonesia.

Sumber; http://pkbmafiqserge.blogspot.com/2012/01/hadirnya-pkbm-di-indonesia.html

Read More

Paket C Masih Pendidikan Nonformal

Kegiatan Belajar Di PKBM Cemerlang

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional (waktu itu, 2010) memutuskan bahwa pengelolaan program dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan jenjang pendidikan. Oleh karena itulah maka pendidikan kesetaraan dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar untuk Paket A dan Paket B, serta Paket C dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Menengah. Khusus Program Paket C dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMA. Kebijakan ini mulai berlaku efektif tahun 2011.
Sontak kebijakan ini memicu pendapat miring bahwa pendidikan kesetaraan akan dimasukan dalam ranah jalur pendidikan formal. Dalam bahasa lain, diduga ada upaya memformalkan pendidikan kesetaraan.
 

Dugaan itu wajar hinggap di benak sebagian besar pelaku dan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Namun bisa jadi dugaan itu juga sebagai perwujudan kekhawatiran akan adanya berbagai regulasi yang lebih ketat terhadap standar nasional pendidikan untuk pendidikan kesetaraan. Hal mana acuan standar selama ini belum dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan dengan berbagai alasan klasik bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan luwes sekali, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau warga belajar.

Namun demikian ketika kita ingin mencapai tujuan pendidikan, maka acuan dasar atau benchmark menjadi syarat mutlak bagi setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dioperasionalkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendiknas/Permendikbud yang mengatur masing SNP dimaksud.

Pendidikan kesetaraan telah memiliki standar isi sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 14 Tahun 2007 dan standar proses sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008. Di samping itu sudah memiiki standar adminitrasi (Permendiknas nomor 43 Tahun 2009) dan standar pengelola (Permendiknas nomor 44 Tahun 2009). Belum lagi berbagai pedoman dan acuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI (waktu itu), misalnya mengenai pedoman penyelenggaraan program paket, tes penempatan dan lain sebagainya.

Persoalannya adalah berbagai acuan dasar tersebut belum mampu untuk meningkatkan kualitas program pendidikan kesetaraan secara siginifikan terutama pada aspek kualitas proses pembelajaran.

Lulsan program Paket C, begitu pula Paket A dan Paket B, secara yuridis formal memiliki hak eligibilitas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di jalur pendidikan formal. Sudah banyak testimoni bahwa lulusan Paket C diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun demikian persoalan kesetaraan mutu (proses) masih menjadi tanda tanya besar. Mengenai hal ini pun tidak bisa menyatakan bahwa mutu (proses) Paket C sama dengan SMA. Bahkan setara dalam hal mutu (proses) pun masih berat untuk menyatakannya, karena dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak sebanding antara Paket C dan SMA.

Berangkat dari kondisi itulah kemudian Direktorat Pembinaan SMA berpijak untuk merumuskan strategi pembinaan program Paket C, tanpa berupaya sedikit pun untuk menariknya ke ranah jalur pendidikan formal. Menurut bahasa Totok Suprayitno, Ph.D, Direktur Pembinaan SMA, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan komunitas penyelenggara dan pemangku kepentingan Paket C, menyatakan bahwa menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesetaraan mutu (proses). Karena itulah dalam merumuskan berbagai kebijakan terhadap penyelenggaraan Paket C, Direktorat Pembinaan SMA merangkul berbagai pihak yang selama ini berkecimpung di dunia pendidikan kesetaraan (Paket C). Hal ini didasari bahwa pendidikan kesetaraan masih tetap merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat (3). “Kami ini mendapatkan amanat untuk mengembangkan Paket C dan akan melaksanakan sebaik-baiknya sesuai rambu-rambu yang ada, karena itulah kami mohon bantuan pemikiran kawan-kawan yang selama ini sudah menggeluti Paket C.” Demikian ungkap Ilham Anwar koordinator Paket C di Dit Pembinaan SMA pada kesempatan ketika bertemu saya di Cisarua Bogor (20/03/2012). 

Karena itulah kemudian Direktorat Pembinaan SMA membentuk Tim Pengembang Paket C dari berbagai unsur yang selama ini sudah terlibat dalam program Paket C, yaitu unsur tutor, pengelola PKBM, pamong belajar, dan mantan pejabat di Dit Pendidikan Kesetaran. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Paket C atau pendidikan kesetaraan pada umumnya akan dibawa ke ranah pendidikan formal, karena masih melibatkan kawan-kawan kita dari jalur pendidikan nonformal yang diharapkan masih memiliki komitmen terhadap filofosi dan praktek pendidikan nonformal.

Demikian pula di lapangan, penyelenggara program Paket C adalah satuan pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 100 ayat (3). Bukan berarti karena regulasi ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMA, kemudian Paket C di lapangan dikelola oleh satuan pendidikan formal (SMA). Hanya memang kemudian akan menjadi persoalan di level kabupaten/kota bahwa regulatornya adalah bidang pendidikan menengah yang harus berhubungan dengan satuan pendidikan nonformal yang memiliki kultur yang berbeda dengan satuan pendidikan formal. Saya pikir ini adalah sebuah handicap yang menarik dan hidup akan semakin menarik serta lebih berwarna jika bisa mengatasi persoalan perbedaan kultur tersebut. Semoga.

Sumber ; http://fauziep.blogdetik.com/2012/03/13/program-paket-c-masih-tetap-pendidikan-nonformal/

Read More

Contoh Proposal Perpisahan

SUSUNAN PANITIA
PERPISAHAN DAN PELEPASAN KELAS ............ TAHUN PELAJARAN ...........




Pelindung : Kepala Sekolah
Ketua : ........
Bendahara : .........
Sekretaris : ........

Seksi-Seksi :
1. Humas :......
2. Rohani : .....
3. Konsumsi : .......
4. Acara :.........
5. Documentasi :
6. Perlengkapan :
7. Keamanan/Kebersihan : ........




Ketua
...............






BAB I
PENDAHULUAN



Dalam rangka penutupan tahun pelajaran bagi siswa-siswi kelas .......................akan melaksanakan suatu acara yaitu acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas..........

A. Latar Belakang

Siswa-siswi kelas.........sudah bersekolah di ...................... selama ... tahun, sejak masa itu banyak hal yang didapat baik suka maupun duka, serta proses pembelajaran secara fisik maupun mental dan tidak lupa yang terpenting adalah pembekalan yang mendasar yaitu keimanan dan ketaqwaan.
Semoga yang didapat di ...................... dapat berguna bagi dirinya sendiri, Agama, Orang Tua serta Bangsa dan Negara. Dan untuk meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi.



B. Tujuan

Acara ini juga betujuan untuk menyerahkan anak bagi pihak sekolah kepada orang tua siswa masing-masing, karena pihak sekolah hanya sampai kelas........ memikul tanggung jawab bagi anak-anak mereka dan kini tanggung jawab tersebut diserahkan kembali kepada orang tua.
Bagi siswa-siswi acara perpisahan sangatlah penting artinya, karena disitulah merupakan momen yang selalu dikenang hingga dewasa kelak. Pelepasan artinya adalah pihak sekolah melepas siswa-siswinya untuk mencari sekolah dijenjang yang lebih tinggi dan tidak lagi diantar oleh pihak .................. tidak seperti di tahun-tahun yang lalu.



BAB II
PROGRAM KEGIATAN, SUSUNAN PANITIA DAN PENDANAAN


A. Program Kegiatan


Dalam acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas........akan ditampilkan semeriah mungkin. Semua kelas dari kelas ... sampai kelas.... akan menyumbang acara dan juga sebagai ajang unjuk kreatifitas baik kelompok maupun perorangan. Kreatifitas tersebut antara lain berupa tarian, nyanyian, dan lain-lain.
Lokasi dan tempat acara terletak di lapangan sekolah dengan menggunakan plampang dan panggung serta soundsistem dan dekorasinya.
Acara tersebut akan dihadiri oleh Siswa-siswi Kelas .... beserta orang tuanya masing-masing, Guru-guru, Komite Sekolah beserta jajarannya dan para undangan.

B. Susunan Panitia
Terlampir

C. Pendanaan
1. Dana yang diperlukan
 a.Sewa Tenda.......
 b. Sond sistim dan orgen tunggal .......
 c. Jasa Listrik .......
 d. Dokumentasi .......
 e. Dekorasi .........
 f. Konsumsi .........
 g. Surat-surat .........
 h. Lain-lain ..........
 I. Kostum ........
Jumlah Rp.....................

2. Sumber Dana
a. Dari Dana Pemerintah DKI Jakarta
b. Sumbangan yang tidak mengikat




BAB III
PENUTUP



Akhir kata semoga program kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada hambatan serta dapat berguna dan kegembiraan bagi kita semua.

Penyusunan program ini didasarkan atas hasil musyawarah antara sekolah dan orang tua siswa.

Read More

Tujuan PKBM

Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk setiap PKBM.

                                                    

Berbicara tentang mutu kehidupan akan mencakup dimensi yang sangat luas seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Mulai dari dimensi spiritual, social, ekonomi, kesehatan, mentalitas dan kepribadian, seni dan budaya dan  sebagainya. Ada komunitas yang hanya menonjolkan satu atau dua dimensi saja sementara dimensi lainnya kurang diperhatikan, tetapi ada juga komunitas yang mencoba memandang penting semua dimensi. Ada komunitas yang menganggap suatu dimensi tertentu merupakan yang utama sementara komunitas lainnya bahkan kurang memperhatikan dimensi tersebut.

Untuk memperoleh suatu konsep mutu kehidupan yang secara umum dapat diterima oleh berbagai komunitas yang beragam, dikembangkanlah beberapa konsep seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks ini menggambarkan tingkatan mutu kehidupan suatu komunitas. Dengan menggunakan indeks ini kita dapat membandingkan tinggi rendahnya mutu kehidupan suatu komunitas relatif dengan komunitas yang lain. Dengan menggunakan indeks ini juga kita dapat memonitor kemajuan upaya peningkatan mutu kehidupan suatu komunitas tertentu secara kuantitatif. Suatu PKBM dapat saja memanfaatkan indeks tersebut sebagai wahana dalam merumuskan tujuannya serta dalam mengukur sudah sejauh mana PKBM tersebut telah efektif dalam memajukan mutu kehidupan komunitas sekitarnya.

Read More

Jepang Lirik PKBM Indonesia

 Ketertarikan tersebut disampaikan oleh pakar pendidikan Jepang yang tergabung dalam Asia Pacifik Cuiltural Center for Unesco (ACCU) dan National Institute for Education Policy (NIEP). Mereka memuji, PKBM yang berjalan di Indonesia merupakan wujud kemandirian dan peran serta masyarakat yang besar dalam dunia pendidikan. Perkembangan tersebut, bisa menjadi salah satu model Community Learning Center (CLC) di kawasan Aia Pacifik. Wakil Direktur NIEP Tatsyua Otsuki menjelaskan, peminat PKBM di Indonesia lebih variatif dari sisi usia. Tatsyua menjelakan, di Jepang ada wadah pendidikan semacam PKBM yang disebut Komikan. "Tetapi komikan lebih banyak dikonsumsi orang tua," jelas pria yang pernah menjadi atase pendidikan di Indonesia, saat Wardiman menjabat sebagai Mendiknas di Jakarta. Tatsyua mengatakan, analisa sementara tentang daya tarik PKBM yang dimiliki Indonesia tersebut, berasal dari banyaknya program kesenian dan ketrampilan kerajinan tangan khas Indonesia. " banyak anak-anak muda Jepang untuk datang di Komikan," ujar dia.

 Tatsyua dan rekan-rekan datang ke Indonesia untuk mengikuti program pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengelolaan dan pengembangan PKBM yang digagas Ditjen Pendidikan Masyarakat Kemendiknas. Nama lainnya adalah Prof Sasai Hiromi peneliti NIEP, Taka Hasyiko Guru Besar Pendidikan Aomori Choi University, dan Takatari Ayuko, peneliti dari ACCU. Mereka mengagendakan kunjungan ke PKBM Bina Trampil Mandiri di Bandung, dan TBM@Mall dan Balai Belajar Bersama di Jakarta. Direktur Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendiknas Ella Yulaelawati menuturkan, PKBM juga harus belajar ke Jepang. Terutama, untuk pelajaran tanggap bencana. Menurut dia, program pendidikan penanggulangan bencana di Jepang cukup maju dan sangat terencana.

 "Selain itu, kedepan kami juga mendesak PKBM masuk dalam peraturan daerah (perda) pendidikan," kata dia di Jakarta kemarin (11/2). Menurut Ella, PKBM di Indonesia menjadi wadah bagi kegiatan pembelajaran masyarakat. Pembelajaran tersebut diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah tertentu. "Dengan PKBM kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak mampu secara formal semakin luas," jelas dia. Sehingga, masyarakat yang memiliki keterbatasan tersebut bisa mengembangkan mental untuk pengembangan diri dan mencari nafkah.

 PR selanjutnya di Direktorat Pendidikan Masyarakat adalah menyamakan persepsi dan menyelaraskan penyelenggaraan PKBM. Ella mengatakan, PKBM yang saat ini terus berkembang harus tetap pada jalur ide kemunculannya yaitu sebagai pusat kegiatan pendidikan di luar sekolah. Saat ini, PKBM banyak muncul dalam bentuk pusat baca di pusat perbelanjaan. Bentuk lainnya adalah pusat-pusat pelatihan kerajinan tangan. Selain itu, PKBM di tinggal RT dan RW sering dijumpai dalam bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD).(wan/jpnn)

Read More

Naskah Drama Keong Emas

Di Kerajaan Daha, hiduplah dua orang putri yang sangat cantik jelita. Putri nan cantik jelita tersebut bernama Candra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri Raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan.
Hingga suatu hari datanglah seorang pangeran yang sangat tampan dari Kerajaan Kahuripan ke Kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Maksud kedatangannya ke Kerajaan Daha adalah untuk melamar Candra Kirana. Kedatangan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta, dan akhirnya Candra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati.

Read More